Denpasar News – Literasi hukum menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali bersama Polresta Denpasar memperkuat sinergi untuk menyosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru kepada masyarakat luas.
Kedua instansi tersebut aktif menyusun strategi komunikasi yang efektif agar masyarakat dapat memahami perubahan dan substansi dalam KUHP baru. Mereka menggelar berbagai kegiatan sosialisasi, seperti penyuluhan hukum, diskusi publik, serta edukasi langsung ke komunitas. Langkah ini bertujuan agar literasi hukum masyarakat meningkat secara merata.
Baca Juga : Pengelolaan Sampah Pariwisata Dorong Keberlanjutan
Tim dari Kanwil Kemenkum Bali dan Polresta Denpasar juga melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi lokal dalam setiap kegiatan sosialisasi. Kolaborasi ini memperluas jangkauan informasi sekaligus memastikan pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
Selain itu, petugas memberikan penjelasan secara langsung mengenai pasal-pasal penting dalam KUHP baru yang berpotensi berdampak pada kehidupan sehari-hari. Mereka juga membuka ruang dialog agar masyarakat dapat mengajukan pertanyaan serta menyampaikan pandangan terkait aturan tersebut.
Upaya memperkuat literasi hukum ini diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat dalam menaati hukum serta menghindari pelanggaran. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.
Ke depan, sinergi antara Kanwil Kemenkum Bali dan Polresta Denpasar akan terus berlanjut melalui program edukasi yang berkelanjutan. Dengan komitmen bersama, literasi hukum dapat meningkat dan memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial di Bali.
